Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2009

PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PPemanfaatan Hutan dan Pemungutar Hasil Hutan di Kabupaten Buol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan; pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan; perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan; izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; izin pemungutan hasil hutan kayu; izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK); izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; izin pemanfaatan kayu; pembinaan; sanksi; ketentuan peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2009 tentang PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buol

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Buol

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2009

Sumber

LD.2009/No.10

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buol

Bidang

Halaman ini telah diakses 491 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buol Nomor 10 Tahun 2009 Pemanfatan Hasil Hutan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMANFAATAN-PEMUNGUTAN-hutan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

ABSTRAK:

bahwa sumbpr daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga perlu dikelola secara bijaksana berdasarkan azas manfaat dan berkelanjutan sesuai dengan fungsinya untuk menunjang pembangunan Daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan Nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian Nasional termasuk perekonomian masyarakat didalam dan disekitar hutan melalui Deregulasi dan Debirokratisasi yang dilandasi prinsip- prinsip Good Governance dan pengelolaan hutan lestari. bahwa potensi sumber daya hutan di Daerah Kabupaten Buol memiliki arti penting baik dari aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maupun aspek produksi hasil hutan sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dan pendapatan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutar Hasil Hutan di Kabupaten Buol.
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No, 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 1980; PP No. 33 Tahun 1970; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 51 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2008 ; Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PPemanfaatan Hutan dan Pemungutar Hasil Hutan di Kabupaten Buol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan; pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan; perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan; izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; izin pemungutan hasil hutan kayu; izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK); izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; izin pemanfaatan kayu; pembinaan; sanksi; ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009.
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002
24 Halaman, Penjelasan: 2 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2009

PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT