Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2018

Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIGERTAK), Pengendalian dan Evaluasi terhadap pengelolaan SIGERTAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Palembang

Tanggal Penetapan

10 April 2018

Tanggal Pengundangan

10 April 2018

Tanggal Berlaku

10 April 2018

Sumber

BD.2018/NO.35

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1395 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sumsel No 35 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SISTEM-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2018/NO.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

Data penduduk miskin berikut variabelnya merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, antara Pemerintah Provinsl Sumatera Selatan, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat, diperlukan adanya Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatian Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dlamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 ebagaimana teiah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 16 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Perda No. 7 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIGERTAK), Pengendalian dan Evaluasi terhadap pengelolaan SIGERTAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
8 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2018

Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT