Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2016

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum retribusi jasa umum, jenis Retribusi Jasa Umum meliputi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu juga diatur pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, peninjauan tarif retribusi, insentif pemungutan, pemeriksaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup atas retribusi jasa umum.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

16 November 2016

Tanggal Pengundangan

17 November 2016

Tanggal Berlaku

17 November 2016

Sumber

LD.2016/NO.xx

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1311 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 17 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI JASA UMUM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2016/NO.xx

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Pungutan retribusi jasa umum dilaksanakan dengan tujuan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahuntuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata danbertanggung jawab. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan kemampuan masyarakat
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.36 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2014; Perda Tingkat II Kutai No.8 Tahun 1999; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum retribusi jasa umum, jenis Retribusi Jasa Umum meliputi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu juga diatur pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, peninjauan tarif retribusi, insentif pemungutan, pemeriksaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup atas retribusi jasa umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Perda Kutai Kartanegara No.21 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati
43 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521