Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum terkait penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, asas dan tujuan, ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi : ragam penyandang disabilitas; kewajiban dan tanggung jawab; hak dan kesempatan; aksesibilitas; rehabilitasi; bantuan sosial; pemberdayaan dan kemitraan; dan pembiayaan. Selain itu juga diatur sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

16 November 2016

Tanggal Pengundangan

17 November 2016

Tanggal Berlaku

17 November 2016

Sumber

LD.2016/NO.77

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1243 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

HAK PENYANDANG DISABILITAS - PENYELENGGARAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.77

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Hak konstitusional para penyandang disabilitas seringkali tidak terpenuhi, sehingga tidak diperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain termasuk masalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan perundang-undangan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.19 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.8 Tahun 2016; PP No.43 Tahun 1998; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum terkait penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, asas dan tujuan, ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi : ragam penyandang disabilitas; kewajiban dan tanggung jawab; hak dan kesempatan; aksesibilitas; rehabilitasi; bantuan sosial; pemberdayaan dan kemitraan; dan pembiayaan. Selain itu juga diatur sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
25 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521