Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 32 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Kewajiban, Pendelegasian Wewenang,Jenis Perizinan dan Nonperizinan, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan, Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Layanan Informasi,Sosialisasi dan Konsultasi, Survey Kepuasan Masyarakat, Tim Teknis, Pelayanan secara Elektronik, Pembinaan,Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi, Pembayaran Retribusi Daerah, Sanksi Administrasi, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Banda Aceh

Tanggal Penetapan

09 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2017

Tanggal Berlaku

12 Juni 2017

Sumber

BD.2017/No.32

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Bidang

Halaman ini telah diakses 1492 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Gubernur_Aceh_Nomor_32_Tahun_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2017/No.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh perlu diganti.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2006; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2014; Qanun Aceh No.8 Tahun 2008; Qanun Aceh No.1 Tahun 2014; Qanun Aceh No.2 Tahun 2014; Qanun Aceh No.3 Tahun 2014; Qanun Aceh No.13 Tahun 2016; Pergub Aceh No.121 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Kewajiban, Pendelegasian Wewenang,Jenis Perizinan dan Nonperizinan, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan, Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Layanan Informasi,Sosialisasi dan Konsultasi, Survey Kepuasan Masyarakat, Tim Teknis, Pelayanan secara Elektronik, Pembinaan,Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi, Pembayaran Retribusi Daerah, Sanksi Administrasi, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521