Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 35 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR BAB V PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR BAB VII ORGANISASI FORUM CSR BAB VIII FORUM CSR KABUPATEN BAB IX TIM KOORDINASI CSR TINGKAT KECAMATAN BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2016

Sumber

BD.2016/No.35

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 300 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.35 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Corporate Social Renponsibility (CSR) adalah merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait; b. bahwa pelaku dunia usaha yang telah memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yalrg lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian linglrungan dalam segala aspelmya; c. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, perlu dibentuk Forum pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) menuju pembangunan Konawe Selatan yang berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Selawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik lndonesia Tahrrn 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267). 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO7 Nomor lO6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2Ol5 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahtn 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333O); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun L997 tentang Kemitraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ot2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O5); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5O/HUK/2OOS tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-OS/MBU /2OO7 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR BAB V PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR BAB VII ORGANISASI FORUM CSR BAB VIII FORUM CSR KABUPATEN BAB IX TIM KOORDINASI CSR TINGKAT KECAMATAN BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 35 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT