Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI; BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI; BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB VIII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

13 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

13 Januari 2016

Tanggal Berlaku

01 Januari 2016

Sumber

BD.2016/1

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 344 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO. 1 TAHUN 2016 TTG PUPUK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang nomor 17 tahun 2003; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/OT.210/4/ 2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210 /4/ 2003; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/ 2011; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/ 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan / OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI; BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI; BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI; BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521