Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Keuangan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB V PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB VI PELAKSANAAN KEUANGAN DESA; BAB VII ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA; BAB VIII PENGGUNAAN ADD DAN DANA DESA; BAB IX TIM VERIFIKASI, EVALUASI ANGGARAN DAN KEUANGAN DESA; BAB X PERSYARATAN PENYALURAN; BAB XI KETENTUAN DAN MEKANISME PENYALURAN; BAB XII TAHAP PENYALURAN; BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD DAN DANA DESA; BAB XV PELAPORAN; BAB XVI SANKSI DAN PENGHARGAAN BAGI PEMERINTAH DESA; BAB XVII APLIKASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA; BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT; BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Keuangan Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Gunung Mas
Nomor
14
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Kuala Kurun
Tanggal Penetapan
18 Mei 2016
Tanggal Pengundangan
20 Mei 2016
Tanggal Berlaku
20 Mei 2016
Sumber
BD.2016/261
Subjek
DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Bidang
Halaman ini telah diakses 566 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan