Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2016

Sistem Pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (E-MONEY) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini berisi tentang sistem pelaksanaan pelaporan dan monitoring evaluasi berbasis teknologi informasi (e-money) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai dasar untuk penerapan sistem pelaksanaan pelaporan dan monitoring evaluasi berbasis teknolgi informasi (e-money) di lingkungan Pemerintah Kabuaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (E-MONEY) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

18 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

18 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

18 Oktober 2016

Sumber

BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 NOMOR 20

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

Halaman ini telah diakses 542 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbub 20, 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SISTEM PELAKSANAAN PELAPORAN DAN MONITORING EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-MONEY) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 NOMOR 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (E-MONEY) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan eﬁsiensi, efektiﬁtas, transparansi dan akuntabilitas pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaksanaan On Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (e-Money) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pepngelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pembahan Kedua Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan ini berisi tentang sistem pelaksanaan pelaporan dan monitoring evaluasi berbasis teknologi informasi (e-money) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai dasar untuk penerapan sistem pelaksanaan pelaporan dan monitoring evaluasi berbasis teknolgi informasi (e-money) di lingkungan Pemerintah Kabuaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2016

Sistem Pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (E-MONEY) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT