Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2017

Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hilir, pedoman untuk pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal dan tetap sasaran. Alokasi pembagian dan penggunaan untuk pemberian insentifikasi pajak bumi dan bangunan serta untuk penunjang pengelolaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bagan Siapi-api

Tanggal Penetapan

02 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

02 Mei 2017

Tanggal Berlaku

02 Mei 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 32

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Bidang

Halaman ini telah diakses 736 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup No. 32 tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

bahwa Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing Daerah, guna pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal dan tetap sasaran, perlu diatur besaran pembagiannya .
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaraq Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota Madya; Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-112/WPJ.02/KB.0505/2007 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 973-567 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Wali kota Madya; Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dan Nomor Kep.-54 /A 2003, Nomor Kep-47 /PJ.23/2003, Nomor Kep-973-001 Tahun 2003, Nomor 973-012 Tentang Tata Cara Pernbayaran, Pemindah bukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ); Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi clan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2016);
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hilir, pedoman untuk pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal dan tetap sasaran. Alokasi pembagian dan penggunaan untuk pemberian insentifikasi pajak bumi dan bangunan serta untuk penunjang pengelolaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2017

Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT