Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2017

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pengelolaan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bagan Siapi-api

Tanggal Penetapan

13 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

13 Maret 2017

Tanggal Berlaku

13 Maret 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 25

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Bidang

Halaman ini telah diakses 474 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup No. 25 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dan Batas Ganti Uang Persediaan Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta perilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu mengatur kode etik pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa daerah. maka perlu adanya peraturan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lemdaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 5494);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/iJasa 'Pernerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5655).
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pengelolaan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2017

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT