Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 8 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan kearsipan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Asas dan Ruang Lingkup 4. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan 5. Sumber Daya Kearsipan 6. Pembinaan Kearsipan 7. Pengelolaan Arsip 8. Kerjasama Antar Daerah 9. Pengawasan dan Evaluasi 10. Ketentuan Larangan 11. Ketentuan Sanksi 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

04 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

04 Oktober 2017

Sumber

LD 2017/NO.8

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 894 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TTG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN FINAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEARSIPAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2017/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

Arsip merupakan sumber informasi, pertanggungjawaban, kajian dan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta merupakan memori kolektif yang memiliki nilai dan arti penting serta strategis, sehingga harus diselenggarakan secara baik. Dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 27 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan kearsipan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Asas dan Ruang Lingkup 4. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan 5. Sumber Daya Kearsipan 6. Pembinaan Kearsipan 7. Pengelolaan Arsip 8. Kerjasama Antar Daerah 9. Pengawasan dan Evaluasi 10. Ketentuan Larangan 11. Ketentuan Sanksi 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
31 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 8 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT