Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 1 Tahun 2015

PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penanaman Modal dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Azas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Penanaman Modal 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 4. Promosi Penanaman Modal 5. Kerjasama Penanaman Modal 6. Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal 7. Ketenagakerjaan 8. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal 9. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 10. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 12. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha 13. Penyelesaian Sengketa 14. Sanksi 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

26 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2015

Tanggal Berlaku

26 Maret 2015

Sumber

LD 2015/NO.1

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 744 kali

FILE-FILE PERATURAN

LEMDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TTG Penanaman Modal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENANAMAN MODAL

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANAMAN MODAL

ABSTRAK:

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi didaerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan di Kota Banjar diperlukan iklim usaha yang semakin menarik, dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang Investasi, perlu menetapkan Perda Kota Banjar tentang Penanaman Modal.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 3 Tahun 1982; UU No 25 Tahun 1992; UU No 5 Tahun 1999; UU No 27 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 45 Tahun 2008; PP No 67 Tahun 2005; PERPRES No 67 Tahun 2005; PERPRES No 27 Tahun 2009; PERPRES No 36 Tahun 2010; PERPRES No 16 Tahun 2012; PERKA BKPM No 11 Tahun 2009; PERKA BKPM No 12 Tahun 2009; PMK No 176/PMK.011/2009; PERDA Kota Banjar No 11 Tahun 2008; PERDA Kota Banjar No 4 Tahun 2014; PERDA Kota Banjar No 9 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penanaman Modal dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Azas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Penanaman Modal 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 4. Promosi Penanaman Modal 5. Kerjasama Penanaman Modal 6. Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal 7. Ketenagakerjaan 8. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal 9. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 10. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 12. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha 13. Penyelesaian Sengketa 14. Sanksi 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
52 Halaman (Penjelasan 15 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 1 Tahun 2015

PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT