Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali No. 15 Tahun 2016
Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakSetiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin tertentu kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan salinan rekomendasi Kepersertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir. Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu meliputi pelayana perizinan oleh SKPD yaitu; a. Peizinan terkait usaha; b. Izin yang diperlakukan dalam megikuti tender proyek; c. Izin memperkejakan tenaga kerja asing;dan d. Izin perusahaan peyedia jasa pekerja/buruh
METADATA PERATURAN
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan