Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2008

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a. asas umum pengelolaan keuangan daerah b. kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah c. struktur APBD d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD, RKA-PPKD e. penyusunan dan penetapan APBD f. pelaksanaan APBD g. penyusunan dan penetapan perubahan APBD h. penatausahaan keuangan daerah i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD k. pengelolaan Kas Umum Daerah l. pengelolaan piutang daerah m. pengelolaan investasi daerah n. pengelolaan barang milik daerah o. pengelolaan dana cadangan p. pengelolaan utang daerah q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah r. penyelesaian kerugian daerah s. pengelolan keuangan badan layanan umum daerah t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Palu

Tanggal Penetapan

11 Desember 2008

Tanggal Pengundangan

11 Desember 2008

Tanggal Berlaku

11 Desember 2008

Sumber

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 925 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sulteng 2008_09.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengelolaan keuangan - Provinsi Sulawesi tengah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a. asas umum pengelolaan keuangan daerah b. kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah c. struktur APBD d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD, RKA-PPKD e. penyusunan dan penetapan APBD f. pelaksanaan APBD g. penyusunan dan penetapan perubahan APBD h. penatausahaan keuangan daerah i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD k. pengelolaan Kas Umum Daerah l. pengelolaan piutang daerah m. pengelolaan investasi daerah n. pengelolaan barang milik daerah o. pengelolaan dana cadangan p. pengelolaan utang daerah q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah r. penyelesaian kerugian daerah s. pengelolan keuangan badan layanan umum daerah t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2008.
50 halaman; Penjelasan 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2008

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT