Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 56 Tahun 2017

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

-peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Trenggalek, memuat diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan ditetapkannya, ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan, pelaksana pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa swakelola, Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, pembayaran, pembinaan dan pengawasan pengadaan, dan sanksi. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBDesa dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diharapkan dapat menganut prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dalam dua metode yaitu swakelola dan melalui penyedia.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Trenggalek

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Trenggalek

Tanggal Penetapan

12 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2017

Tanggal Berlaku

12 Juli 2017

Sumber

Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bidang

Halaman ini telah diakses 1829 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN BARANG JASA DI DESA.rar

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengadaan Barang/Jasa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

-bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundangundangan, perkembangan kebutuhan dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
-peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Trenggalek, memuat diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan ditetapkannya, ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan, pelaksana pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa swakelola, Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, pembayaran, pembinaan dan pengawasan pengadaan, dan sanksi. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBDesa dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diharapkan dapat menganut prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dalam dua metode yaitu swakelola dan melalui penyedia.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 56 Tahun 2017

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT