PERUBAHAN-TATA-CARA-PEMBERIAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGARI SIPIL
ABSTRAK: |
- Berdasarkan evaluasi terhadap beban kerja pada seluruh SKPD, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, serta Pengelola Keuangan pada Bagian Layanan Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa masuk kategori yang memiliki beban kerja khusus, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2006;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 36 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 38 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 39 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 40 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 41 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 42 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 44 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 45 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 46 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 47 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 48 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 50 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 54 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 55 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 57 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 58 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 59 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 62 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 63 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 66 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 67 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 68 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 70 Tahun 2016;
- Peraturan ini mengatur tentang SKPD yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil .
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
- 7 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
|