Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah No. 10 Tahun 2016

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Sasaran; III. Kebijakan Dasar Penanaman Modal; IV. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; V. Penyelenggaraan Penanaman Modal; VI. Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; VII. Kemitraan; VIII. Ketenagakerjaan; IX. Peran Serta Masyarakat; X. Penyelesaian Sengketa; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumba Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Waibakul

Tanggal Penetapan

16 November 2016

Tanggal Pengundangan

17 November 2016

Tanggal Berlaku

17 November 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 10

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 796 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 10 2016 PENANAMAN MODAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pemerintah daerah kabupaten sumba tengah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat; bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah; bahwa upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif memerlukan landasan dan kerangka hukum dalam wujud Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 39 tahun 2014; Perpres No. 87Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perda Prov. NTT No. 7 Tahun 2009; Perda Kab. Sumba Tengah No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016
sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Sasaran; III. Kebijakan Dasar Penanaman Modal; IV. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; V. Penyelenggaraan Penanaman Modal; VI. Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; VII. Kemitraan; VIII. Ketenagakerjaan; IX. Peran Serta Masyarakat; X. Penyelesaian Sengketa; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521