Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017

Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TIM PENGAWAS KEARSIPAN BAB V JENIS DAN ASPEK PENGAWASAN BAB VI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN BAB VII PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

03 April 2017

Tanggal Berlaku

03 April 2017

Sumber

03/04/2017

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 439 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Provinsi No. 7 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Menetapkan :

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengawasan-kearsipan

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, 03/04/2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggara kearsipan di tingkat provmsi merupakan tanggung jawab Gubemur sesuai kewenangannya; b. bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Khaidah, Standar • kearsipan dan Peraturan Perundang undangan perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif; c. bahwa untuk rnelaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan suatu pedoman pengawasan kearsipan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daeralh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengawasan Kearsipan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TIM PENGAWAS KEARSIPAN BAB V JENIS DAN ASPEK PENGAWASAN BAB VI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN BAB VII PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521