izin USAHA ANGKUTAN - PEDOMAN PENYELENGGARAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan Di Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK: |
- Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu guna pelaksanaan dan penataan perizinan usaha angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di bidang angkutan maka perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan.
- Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2014, pd no 3 tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No.6 Tahun 2012.
- Dalam peraturan daerah bupati ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan izin usaha angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Izin usaha angkutan; Jenis pelayanan; Persyaratan dan bentuk formulir; Tata cara permohonan dan kewenangan penandatangani izin usaha angkuta; kewajiban dan struktur besarnya tarif; Pengawasan ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2015.
- 9 halaman. Lampiran: 1 halaman.
|