Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2015

Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

16 September 2015

Tanggal Pengundangan

17 September 2015

Tanggal Berlaku

16 Oktober 2015

Sumber

LN. 2015 No. 211, TLN No. 5739, LL SETNEG : 9 HLM

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 7155 kali

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 69 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PP No. 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

2015

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN. 2015 No. 211, TLN No. 5739, LL SETNEG : 9 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRAK:

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a) ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan PPN terhadap alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, Polri, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI, dan Polri dalam Pasal 1 angka 1; b) Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6; c) ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan PPN terhadap alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI, Polri dalam Pasal 2 angka 2; d) Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7; dan e) Pasal 3 angka 1, angka 2, dan angka 3, PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521