PERBUP Kab. Lahat No. 21 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Bupati (PERBUP)

Entitas

Kabupaten Lahat

Nomor

Tahun

2017

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Ditetapkan Tanggal

31 Maret 2017

Diundangkan Tanggal

31 Maret 2017

Berlaku Tanggal

31 Maret 2017

Sumber

BD.2017/NO.21

Tema

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

dana alokasi khusus-non fisik-bantuan operasional kesehatan-pedoman pelaksanaan-pemanfaatan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya dan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan berupa Bantuan Operasional Kesehatan. Agar Program Bantuan Operasional Kesehatan tersebut tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan peraturan bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkes No. 71 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan DAK non fisik Bantuan Operasional Kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meunju Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotof dan preventif. Diatur juga mengenai sasaran dan tujuan, penyelenggaraan, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, ketentuan penutup.

CATATAN:

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang