Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 28 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN JALAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Jalan Umum; 3. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan; 4. Izin, rekomendasi dan dispensasi; 5. Wewenang; 6. Penyelenggaraan Jalan; 7. Dokumen Jalan; 8. Peran Masyarakat; 9. Jalan Khusus; 10. Penataan dan pemberian nama jalan; 11. Penydikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN JALAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Trenggalek

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Trenggalek

Tanggal Penetapan

30 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

09 Februari 2017

Tanggal Berlaku

09 Februari 2017

Sumber

LD Kab. Trenggalek Th 2017 No.1 TLD No.77

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bidang

Halaman ini telah diakses 958 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggaraan jalan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD Kab. Trenggalek Th 2017 No.1 TLD No.77

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN JALAN

ABSTRAK:

a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah; b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sarana prasarana Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh; c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan jalan desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b d a n huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Jalan Umum; 3. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan; 4. Izin, rekomendasi dan dispensasi; 5. Wewenang; 6. Penyelenggaraan Jalan; 7. Dokumen Jalan; 8. Peran Masyarakat; 9. Jalan Khusus; 10. Penataan dan pemberian nama jalan; 11. Penydikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
61 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521