Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2017

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pembuatan produk hukum daerah dengan substansi: (a) Asas pembuatan produk hukum daerah ; (b) Maksud dan tujuan pembuatan produk hukum daerah; (c) Bentuk produk hukum daerah; (d) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan; (e) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan; (f) Penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi; (g) Pembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan; (h) Penyebarluasan; (i) Peraturan pelaksanaan; (j) Partisipasi masyarakat; (k) Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Trenggalek

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Trenggalek

Tanggal Penetapan

13 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2017

Sumber

LD Kab. Trenggalek No.11 TLD No.86

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bidang

Halaman ini telah diakses 1699 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 09 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

administrasi dan tata usaha negara

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Trenggalek No.11 TLD No.86

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; b. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang pengaturannya masih bersifat umum dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan bersifat muatan lokal;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pembuatan produk hukum daerah dengan substansi: (a) Asas pembuatan produk hukum daerah ; (b) Maksud dan tujuan pembuatan produk hukum daerah; (c) Bentuk produk hukum daerah; (d) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan; (e) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan; (f) Penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi; (g) Pembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan; (h) Penyebarluasan; (i) Peraturan pelaksanaan; (j) Partisipasi masyarakat; (k) Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
100 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2017

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT