Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tata cara pemungutan PBB-P2 meliputi : a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak; b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT; c. prosedur pembayaran PBB-P2; d. prosedur pelaporan PBB-P2; e. prosedur penagihan PBB-P2; f. prosedur pengurangan PBB-P2; g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas : a. SPPT; b. SKPD; c. STPD. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD 1 (satu) tahun sebelumnya disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala BPKAD untuk menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal : a. Pembetulan SPPT; b. Pengurangan pajak; c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; d. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; e. Pengembalian kelebihan pajak; dan f. Pemberitahuan kepada wajib pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.