Ketertiban Umum

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketertiban umum yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik Pemerintah Daerah serta permukiman. Sarana sosial sebagaimana dimaksud antara lain: a. sarana pendidikan; b. sarana kesehatan; c. pusat perbelanjaan/pasar; d. sarana peribadatan; e. panti/ lembaga sosial; f. sarana olahraga; g. sarana pemakaman; h. sarana hiburan dan rekreasi; serta i. balai pertemuan. Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana sosial, antara lain: a. vandalisme atau coret-coret; b. pendirian bangunan liar; c. pedagang kaki lima; serta d. bertingkah laku asusila. Sarana umum sebagaimana dimaksud , antara lain : a. depo sampah; b. gardu listrik; c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi; d. pos pemadam kebakaran, keamanan/polisi; e. jalur hijau/taman; f. jalan, persimpangan jalan dan trotoar; g. sungai; h. saluran air; i. bendungan; j. jembatan; k. tempat parkir; dan l. terminal bus, angkutan umum, shelter Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana umum sebagaimana dimaksud , antara lain : a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum kecuali untuk kepentingan dinas; b. penyalahgunaan taman dan jalur hijau, antara lain : 1. pendirian bangunan; 2. terminal bayangan; 3. pedagang kaki lima; 4. pengamen dan pedagang asongan; dan 5. segala bentuk kegiatan usaha lainnya. c. Pelanggaran oleh penyandang masalah sosial; d. Pelanggaran penggunaan sarana umum, antara lain : 1. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal; 2. gubuk, warung/kios, pedagang kaki lima ditepi jalan/ badan jalan, jembatan penyeberangan; 3. terminal bayangan; 4. stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin; 5. aset pemerintah yang disalahgunakan fungsinya; dan 6. reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah.