EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2016/No.9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK: |
- bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang menyatakan "untuk melaksanakan
evaluasi pimpinan instansi pemerintah menetapkan petunjuk
pelaksana evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan
instansi masing-masing mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia," perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomar 12 Tahun
2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi
Sumatera Utara,
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera
Utara,
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
10. peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Provinsi Sumatera Utara,
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Provinsi sumatera utara.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pedoman dan Sistematika Pelaksanaan Evaluasi
atas Implementasi SAKIP, dan Ketentuan Penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2016.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- 9 Hlm, Lampiran: 17 Hlm.
|