Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton No. 73 Tahun 2016

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH BAB III POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BUTON BAB IV SUMBER BENCANA DAN DAMPAK BENCANA BAB V ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BAB VI ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA BAB VII POKOK-POKOK KEGIATAN BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 73 Tahun 2016 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

30 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 314 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Buton No.73 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, diperlukan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyertaan Dana dan Lembaga Internasional dan Badan Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH BAB III POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BUTON BAB IV SUMBER BENCANA DAN DAMPAK BENCANA BAB V ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BAB VI ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA BAB VII POKOK-POKOK KEGIATAN BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dicabut : -
-
43 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521