PERDA Kab. Buton No. 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Buton

Nomor

Tahun

2016

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Ditetapkan Tanggal

08 November 2016

Diundangkan Tanggal

09 November 2016

Berlaku Tanggal

09 November 2016

Sumber

LD.2016/No.119

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

restribusi-pelayanan tera/tera ulang

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/No.119

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da Restribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 1983 sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 50/M-DAG/PER/10/2009; Permendagri No. 31/M-DAG/PER/10/2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terhutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, insentif pemungutan, keberatan, pengembalian, kelebihan pembayaran, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan mengatur tentang ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
32

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No.09 Tahun 2016.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak