Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 3 Tahun 2017

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini diantaranya mengatur aspek dan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah, perlindungan kebudayaan daerah, pengembangan kebudayaan daerah, pemanfaatan kebudayaan daerah, pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah, tugas dan wewenang lembaga (kecamatan, kelurahan, dan desa/desa adat) dalam pelestarian kebudayaan darah, serta peran serta masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

07 April 2017

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 1083 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No.03 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pelestarian - kebudayaan - daerah - buton

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021

ABSTRAK:

Kabupaten Buton memiliki keanekaragaman budaya yang diwariskan dari leluhur dan terus berkembang sesuai kondisi zaman, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan dalam suatu Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaran kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Buton sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Keppres No. 84 Tahun 1999; Perpres No. 16 Tahun 2005; Perpres No. 78 Tahun 2007; Perpres No. 78 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Buton No. 6 tahun 2016; Perda Kab. Buton No. 16 tahun 2013; Perda Kab. Buton No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Buton No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Buton No. 4 Tahun 2015. PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Buton No. 4 Tahun 2010
Peraturan Daerah ini diantaranya mengatur aspek dan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah, perlindungan kebudayaan daerah, pengembangan kebudayaan daerah, pemanfaatan kebudayaan daerah, pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah, tugas dan wewenang lembaga (kecamatan, kelurahan, dan desa/desa adat) dalam pelestarian kebudayaan darah, serta peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
245 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521