Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 18 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Secara Paralel Di Kota Pontianak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Prinsip Tata Kerja Penyelenggaraan, Jenis Bidang Usaha Yang Proses Pelayananya Diparalelkan, Persyaratan Dan Tata Kerja Pengajuan, Tata Kerja Pemrosesan, Tata Kerja Pemberian Rekomendasi Teknis, Jangka Waktu Pemrosesan, Pembinaan Dan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Secara Paralel Di Kota Pontianak

T.E.U.

Indonesia, Kota Pontianak

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pontianak

Tanggal Penetapan

28 April 2016

Tanggal Pengundangan

28 April 2016

Tanggal Berlaku

28 April 2016

Sumber

BD.2016/NO.18, TBD No.18, LL KOTA PONTIANAK: 16 HLM

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pontianak

Bidang

Halaman ini telah diakses 479 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI-NO-18-TAHUN-2016-TTG-PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL KOTA PONTIANAK.pdf

Preview

Download

PERWALI-NO-18-TAHUN-2016-LAMPIRAN 2.pdf

Preview

Download

PERWALI-NO-18-TAHUN-2016-LAMPIRAN 1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL DI KOTA PONTIANAK

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2016/NO.18, TBD No.18, LL KOTA PONTIANAK: 16 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Secara Paralel Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas yang dilaksanakan secara terus menerus berupa perbaikan proses penyelenggaraan, peningkatan bentuk sinergi dan koordinasi serta pemberian kemudahan bagi masyarakat/pelaku usaha
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 1 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 24 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 2012, Perpres No. 76 Tahun 2007, Perpres No. 77 Tahun 2007, Perpres No. 112 Tahun 2007, Perpres No. 27 Tahun 2009, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, Permenperin No. 41/M-IND/PER/2008, Permenkeu No. 176/PMK.11/2009, Permendagri No. 27 Tahun 2009, Peraturan Bersama Mendagri, Men-PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, Permendagri No. 32 Tahun 2010, Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010, Peraturan Bersama Mendagri, Men-PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012, Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013, Permendeg No. 54/M-DAG/PER/7/2015, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 1999, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 2 Taun 2011, Perwali No. 51 Tahun 2008, Perwali No. 57 Tahun 2008, Perwali No. 47 Tahun 2015, Perwali No. 54 Tahun 2015
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Prinsip Tata Kerja Penyelenggaraan, Jenis Bidang Usaha Yang Proses Pelayananya Diparalelkan, Persyaratan Dan Tata Kerja Pengajuan, Tata Kerja Pemrosesan, Tata Kerja Pemberian Rekomendasi Teknis, Jangka Waktu Pemrosesan, Pembinaan Dan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL DI KOTA PONTIANAK
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 18 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Secara Paralel Di Kota Pontianak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT