Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi; Azas Umum, Manfaat dan Tujuan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Hak dan Kewajiaban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Kerjasama; Pembinaan; Pengawasan; Penyididkan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Merangin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bangko

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Merangin

Bidang

Halaman ini telah diakses 535 kali

FILE-FILE PERATURAN

352. produk_hukum_278.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Kabupaten Merangin yang berada didalam dan/atau di luar daerah, maka Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan; Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai salah satu urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka perlu adanya dukungan pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk Kabupaten Merangin; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan dan sistim informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1965; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PERPRES No. 25 Tahun 2008; PERPRES No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 112 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 68 Tahun 2012; Perda No. 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Perda No. 7 Tahun 2014.
Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi; Azas Umum, Manfaat dan Tujuan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Hak dan Kewajiaban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Kerjasama; Pembinaan; Pengawasan; Penyididkan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
68 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521