Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan sasaran, asas dan strategi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, perangkat sistem jaringan dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, tata kelola data, tanda tangan elektronik, kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga, keamanan penggunaan dan pemanfaatan TIK, pengembangan sistem jaringan dan aplikasi, sumber daya manusia pengelola TIK, pemeliharaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, komite pengarah TIK, dan pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Manado

Tanggal Penetapan

07 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

07 Juni 2017

Sumber

Subjek

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1436 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB 23_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN-PEMERINTAH-BERBASIS-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

- Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara ( e-Govemment) merupakan bagian dari urusan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, baik, mandiri, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; - penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016; - Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan sasaran, asas dan strategi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, perangkat sistem jaringan dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, tata kelola data, tanda tangan elektronik, kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga, keamanan penggunaan dan pemanfaatan TIK, pengembangan sistem jaringan dan aplikasi, sumber daya manusia pengelola TIK, pemeliharaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, komite pengarah TIK, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 halaman terdiri dari 23 halaman batang tubuh (37 pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521