Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 4 Tahun 2015

PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, meliputi ketentuan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, ketentuan perizinan di bidang perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, kewenangan pemberian Izin, pelayanan penerbitan Izin, kewajiban pemegang Izin, tata cara perubahan, penggantian, dan daftar ulang Izin Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, serta Informasi Perdagangan dan Industri, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2015 tentang PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kerinci

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Siulak

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kerinci

Bidang

Halaman ini telah diakses 520 kali

FILE-FILE PERATURAN

322. Perda_4_2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAYANAN - PERIZINAN - BIDANG INDUSTRI - BIDANG PERDAGANGAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN

ABSTRAK:

Dalam upaya menciptakan iklim perindustrian dan perdagangan yang mandiri berlandaskan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan, perlu adanya suatu bentuk pengaturan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah. Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah tertuang di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah Kabupaten/Kota hanya berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur baik dari jenis pajak maupun jenis retribusi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan terdapat pengaturan mengenai pemungutan retribusi yang sudah tidak diatur lagi di dalam UU No. 28 Tahun 2009 sehingga perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 24 Tahun 2009; Perpres No. 77 Tahun 2007; Permendag No. 90/MDAG/PER/12/2014; Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No. 41/M-DAG/PER/6/2008; Perda No. 24 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, meliputi ketentuan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, ketentuan perizinan di bidang perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, kewenangan pemberian Izin, pelayanan penerbitan Izin, kewajiban pemegang Izin, tata cara perubahan, penggantian, dan daftar ulang Izin Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, serta Informasi Perdagangan dan Industri, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Perda ini, Perda No. 2 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perizinan bidang industri dan bidang perdagangan yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Perda ini. Ketentuan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda ini
21 hlm., Penjelasan 2 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521