Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2015

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3. Pemerintah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bupati. Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan: o kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah; o penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat; o kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpuan limbah B3 skala kabupaten, wajib memiliki izin. Pemda berwenang memungut retribusi atau jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai kewenangannya. Selain itu, diatur pula mengenai penanggulangan dan pemulihan limbah B3, tanggap darurat, ak dan kewajiban pengelolaan air limbah, pembinaan dan pengawasan, pengendalia pencemaran air, peran serta masyarakat, kerja sama, pembiayaan, perbuatan yang dilarang, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kerinci

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Siulak

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kerinci

Bidang

Halaman ini telah diakses 1313 kali

FILE-FILE PERATURAN

320. perda_1_2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN - LIMBAH CAIR - B3

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3

ABSTRAK:

Lingkungan hiduup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 101 Tahun 2014; PermenLH No. 18 Tahun 1999; PermenegLH RB No. 112 Tahun 2003; PermenegLH No. 30 Tahun 2009; PermenegLH No. 1 Tahun 2010
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3. Pemerintah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bupati. Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan: o kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah; o penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat; o kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpuan limbah B3 skala kabupaten, wajib memiliki izin. Pemda berwenang memungut retribusi atau jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai kewenangannya. Selain itu, diatur pula mengenai penanggulangan dan pemulihan limbah B3, tanggap darurat, ak dan kewajiban pengelolaan air limbah, pembinaan dan pengawasan, pengendalia pencemaran air, peran serta masyarakat, kerja sama, pembiayaan, perbuatan yang dilarang, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai. Izin usaha dan/atau pengumpulan limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Perda ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Perda ini. Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi Hal 2dari 2 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yag diatur dalam Perda ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Setiap usaha atau kegiatan pembuangan air limbah dan penyambungan saluran pada oinstalasi jaringan air limbah yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Perda ini wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Perda ini. Peraturan Pelaksana Perda ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda ini.
44 hlm,. Penjelasan 5 hlm., Lampiran 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521