Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 15 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

29 September 2015

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/No.15

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN - KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 741 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.15 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendelegasian

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di kabupaten Kolaka Utara
1. Pasal18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4866); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5512) 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Oaerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 tambahan lembaran Negara RJNo. 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kedl dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecll,
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521