Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang LHKPN; 3. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 Tentang LHKPN; 4. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 Tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN; 5. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 Tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 6. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian. dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep.0711KPKl02/2005Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

18 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

18 Juni 2015

Tanggal Berlaku

18 Juni 2015

Sumber

BD.2015/No.6

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 389 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.06 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LAPORAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu pengaturan mengenai kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 030 1196 Tahun 2011, telah ditetapkan Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang Wajib Melaporkan Laporan Harta Kekayaannya Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia; c. bahwa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengatur kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan seluruh Aparatur Sipil Negara selain yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 030 I 196 Tahun 2011, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Bupati tersendiri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
1. Undang..,Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lemabaran Negara Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Nomor 82;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Nomor 82;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekertariat DPRD; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 030 / 196 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah kabupaten Kolaka Utara Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ;
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang LHKPN; 3. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 Tentang LHKPN; 4. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 Tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN; 5. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 Tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 6. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian. dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep.0711KPKl02/2005Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENYAMPAlKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA, BAB III TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA, BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF, BAB V KETENTUAN PENUTUP.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT