Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Kapal Penumpang Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN, BAB V PERJANJIAN KERJASAMA, BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN, BAB VII MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Kapal Penumpang Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016/No.16

Subjek

TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - STANDAR/PEDOMAN - TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 493 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.16 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Kapal Penumpang Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian KAPAL PENUMPANG bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu diatur dengan suatu pedoman penempatan dan pengoperasian. b. bahwa pedoman penempatan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan , LNRI Nomor 4339); 2. Undang-Undang N omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 3. . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 07 /PER/M-PDT/III/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP /M-PDT /11/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAK-SPDT Tahun 2014; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN, BAB V PERJANJIAN KERJASAMA, BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN, BAB VII MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521