Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 02 Tahun 2011

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Retribusi Jasa Usaha Bab III Wajib Retribusi Jasa Usaha Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Saat Retribusi Terutang Bab VI Pemungutan Retibusi Jasa Usaha Bab VII Pengambalian Kelebihan Pembayaran Bab VIII Kadaluwarsa Penagihan Bab IX Pembukuan dan Pemeriksaan Bab X Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Usaha Bab XI Insentif Pemungutan Bab XII Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

15 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

15 Juni 2011

Tanggal Berlaku

15 Juni 2011

Sumber

LD 2011 NO. 2, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 39 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 659 kali

FILE-FILE PERATURAN

02 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi jasa usaha

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD 2011 NO. 2, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 39 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa usaha.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 30. Peraturan Kepala Daerah kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Retribusi Jasa Usaha Bab III Wajib Retribusi Jasa Usaha Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Saat Retribusi Terutang Bab VI Pemungutan Retibusi Jasa Usaha Bab VII Pengambalian Kelebihan Pembayaran Bab VIII Kadaluwarsa Penagihan Bab IX Pembukuan dan Pemeriksaan Bab X Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Usaha Bab XI Insentif Pemungutan Bab XII Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011.
Mencabut: a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005 c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 tahun 2006 d. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan huruf c Peraturan daerah kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 e. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2009
39

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 02 Tahun 2011

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT