Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 11 Tahun 2013

Retribusi Pengukuran, Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) Dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

TRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL ( PAS KECIL ) DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) Dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

01 September 2003

Tanggal Berlaku

01 September 2003

Sumber

LD.2013/NO.93

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 505 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-11-Thn-2003-Kesempurnaan-Kapal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.93

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal ( Pas Kecil ) Dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal

ABSTRAK:

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan khusus Perhubungan laut yang merupakan salah satu kewenangan yang perlu segera ditangani untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Perairan Laut dan Sungai, maka perlu dilakukan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT. 7 dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 11. Peraturan Daerah Tk. II Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jeneponto 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ; 13. Keputusan Menteri Nomor Km. 82 Tahun 1991 tentang Kewenangan dan Prosedur Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah selaku Pembantu Syahbandar ; 14. Keputusan Menteri Nomor Km. 41 Tahun 1990 tentang Pengukuran Kapal - kapal Indonesia ; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Kapal ;
TRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL ( PAS KECIL ) DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521