Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2016

Tata Cara Dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Temanggung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan proses dan tanggungjawab dalam penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam sistem PTSP, selain itu untuk terciptanya kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh Perizinan dan Non Perrzinan, terwujudnya kepastian hukum dalam pelayanan Perrzinan dan Non Perizinan; terlaksananya peningkatan kecepatan proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Temanggung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Temanggung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Temanggung

Tanggal Penetapan

15 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2016

Tanggal Berlaku

15 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Bidang

Halaman ini telah diakses 792 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati no 2 tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN-PELAYANAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara mudah, cepat, transparan, pasti, perlu dilakukan penyederhanaan tata cara dan prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; Selain itu Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 10 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 98 Tahun 2014; Kepres No. 34 Tahun; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2009; Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012; Perda kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggun No. 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 22 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 23 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung 28 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2015; Permendagri No. 24 Tahun 24 Tahun 2006; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012; Permen Agraria dan Tata Ruang No.5 Tahun 2015; Permen Perhubungan No. 75 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 17 Tahun 2015; Kepmen Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002; Kepmen Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002; Perbup Temanggung No. 23 Tahun 2008; Perbup Teamnggung No. 27 Tahun 2010; Perbup Temanggung No. 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan proses dan tanggungjawab dalam penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam sistem PTSP, selain itu untuk terciptanya kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh Perizinan dan Non Perrzinan, terwujudnya kepastian hukum dalam pelayanan Perrzinan dan Non Perizinan; terlaksananya peningkatan kecepatan proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
25 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2016

Tata Cara Dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Temanggung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT