Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 15 Tahun 1994

Rumah Susun Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan akan perumahan semakin meningkat dan lahan untuk pembangunan perumahan diperkotaan terbatas sehingga masalah perumahan menjadi sangat kompleks diperkotaan . Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat serta menanggulangi permasalahan berkaitan dengan pemukiman kumuh maka pembangunan perumahan dengan sistem pembangunan secara vertikal dalam bentu rumah susun adalah salah satu alternatif pemecahannya. Agar pembangunan rumah susun dalan daerah yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, pemanfaatan, pembinaan, pengelolaannya dan menjamin kepastian hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 15 Tahun 1994 tentang Rumah Susun Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

1994

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

03 Desember 1994

Tanggal Pengundangan

07 Juni 1995

Tanggal Berlaku

07 Juni 1995

Sumber

LD.1995/NO.10

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1044 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-15-1994-RUMAH-SUSUN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rumah susun

1994

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.1995/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rumah Susun Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

ABSTRAK:

a. Pembangunan rumah susun di Daerah baik dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta adalah salah satu alternatif dari upaya memenuhi kebutuhan pokok akan perumahan yang layak bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan upaya peningkatan dayaguna dan hasilguna tanah yang terbatas didaerah perkotaan b. Sejalan dengan perkembangan pembangunan rumah susun didalam 3 wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan Rumah Susun, pemanfaatan, pembinaan pengelilaannya dan menjamin kepastian hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1958 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 1993 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1987 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1988
Bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan akan perumahan semakin meningkat dan lahan untuk pembangunan perumahan diperkotaan terbatas sehingga masalah perumahan menjadi sangat kompleks diperkotaan . Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat serta menanggulangi permasalahan berkaitan dengan pemukiman kumuh maka pembangunan perumahan dengan sistem pembangunan secara vertikal dalam bentu rumah susun adalah salah satu alternatif pemecahannya. Agar pembangunan rumah susun dalan daerah yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, pemanfaatan, pembinaan, pengelolaannya dan menjamin kepastian hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 1995.
49

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521