Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 9 Tahun 2004

Pengaturan, Perlindungan Dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan Dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2004

Tanggal Pengundangan

02 September 2004

Tanggal Berlaku

02 September 2004

Sumber

LD.2004/NO.23

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1174 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO-9-TAHUN-2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ketenagakerjaan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2004/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan, Perlindungan Dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar

ABSTRAK:

Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, perlindungan dan pengendalian terhadap urusan ketenagakerjaan dalam Kota Makassar, seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan, sehingga Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja , Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah , Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh , Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, . Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1871 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, maros dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota , . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden , Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk - produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, . peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, PeraturaDaerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah.
PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2004.
Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar
33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521