Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 6 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Norn rr 11 I'ahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pen atausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan E 'aluas Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana diubah pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 22, dan Pasal 59.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

09 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2017

Tanggal Berlaku

10 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No.6

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 711 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.06 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Perat ran Bupi ti Born a a Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pe iganggaran, Pelak:sanaan dan Penatausahaan, Pert nggungje wa ban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah d an Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angg ran Pend, .patan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana diparu la.ng perlu dilak:ukan perubahan dalam rangka tertibnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dai i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana berkenan dengan berlak:unya Peraturan Menteri alarn Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentaru. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam N eger i Rep blik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentaru: Pedo an Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Ben umber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan , ebagaima ~ dirnaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan de g n Perati ran Bu pati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungja waban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hioah d in Bant an Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pen c patan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199< J teniang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d rri Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negar Republi <: [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bah n Lernbar an egara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 03 tentaru Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ah.un 2003 ~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara epubli c ::ndonesia 4286); 3. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 20( 3 tentang Pernbentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten V..'akatob1 dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawe ii Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '. !003 Norn r 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indo re ia Norn r 4339); 4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negar 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 6t , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nornor 23 Tah 201 l ten tang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republ k Indo esia Tahun 2014 Nornor 244, Tambaha Lemba ran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana t elah di bah beberapakali terakhir dengan Undang-Undaru; Nom r 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang- n iang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintaha Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567~ ); 6. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang -\dministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu lik Ind01 .esia Tc h n 2014 Nomor 192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun l 99E. tent:ang Koordinasi Vertikal di Daerah (Lernbaran Nega ·a Rep blik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahar Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3073); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200~1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem aran Nega ·a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tah n 2012 tei tang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20: 2 omor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik .ndon. .sia mor 5272); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 20 l6 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republil lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernba an Ne ara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 13 T ahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 80 T ihun 2 15 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Bc-ria Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 14 T ihun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mer teri alarn Negeri Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2( 1 J. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Nomor 3 ''ahu 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk at Daerah ~ Kabupaten Bornbana (Lembaran Daerah Kab paten Bornbana Tahun 2016 Nomor 3).
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Norn rr 11 I'ahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pen atausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan E 'aluas Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana diubah pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 22, dan Pasal 59.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521