Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 20 Tahun 2017

Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Poasia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER PELAKSANA TEKNIS YANKER KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Poasia

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

19 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

19 Juli 2017

Tanggal Berlaku

19 Juli 2017

Sumber

BD.2017/No.20

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 536 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.20 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Poasia

ABSTRAK:

a. bahwa kecamatan merupakan unsur penyelenggara pemer intah terdepan, dekat dan langsung kepada masyarakat, oleh karenanya perlu meningkatkan pelayanan perizinan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu di wilayah Kecamatan; b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diperlukan regulasi atau payung hukum sebagaimana diamanatkan dalam permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan; c. bahwa berdasarkan penilaian oleh Tim teknis merekomendasikan Kecamatan. Poasia memenuhi syarat untuk menerarapkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (YANTER); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu tentang Peraturan Walikota menetapkan Pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota Kendari kepada Camat Poasia
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , . tentang Pemerintahan Daerah tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); . ''·· -'> -::·;·. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Ta:hun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814) 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 01); 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor- 2- Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kendari Thn 2009 Nomor 2) 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013- tentang Retribusi Izin Gangguan [Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 3). 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kendari [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5 ).
KETENTUAN UMUM TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER PELAKSANA TEKNIS YANKER KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 20 Tahun 2017

Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Poasia

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT