Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi di Kota Surabaya dengan substansi: a) ketentuan umum b) kewenangan c) persyaratan d) prosedur pelayanan e) kewajiban pemegang izin f) ketentuan peralihan g) ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya

T.E.U.

Indonesia, Kota Surabaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

23 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2017

Tanggal Berlaku

23 Mei 2017

Sumber

BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 23

Subjek

PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Surabaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 768 kali

FILE-FILE PERATURAN

PW. NO 23 TH 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya

ABSTRAK:

a) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; b) bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi di Kota Surabaya dengan substansi: a) ketentuan umum b) kewenangan c) persyaratan d) prosedur pelayanan e) kewajiban pemegang izin f) ketentuan peralihan g) ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
KSP dan/atau USP Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha simpan pinjam paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT