Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Tanggung Jawab dan Wewenang; 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 5. Standar Sarana dan Prasarana; 6. Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial; 7. Peran Masyarakat; 8. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; 9. Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari Masyarakat; 10. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kota Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Pasuruan

Tanggal Penetapan

09 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2015

Sumber

LD Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, TLD Nomor 11

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 631 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 13 Thn 2015 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KESEJAHTERAAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, TLD Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mencapai kesejahteraan sosial; b. bahwa Pemerintah Kota memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayahnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Tanggung Jawab dan Wewenang; 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 5. Standar Sarana dan Prasarana; 6. Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial; 7. Peran Masyarakat; 8. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; 9. Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari Masyarakat; 10. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
44 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521