Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2016

Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Biaya Bab III Penutup2

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Simpang Ampek

Tanggal Penetapan

24 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

24 Februari 2016

Tanggal Berlaku

24 Februari 2016

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 9

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 931 kali

FILE-FILE PERATURAN

PerBup No. 9 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penetapan standar satuan biaya pemerintah nagari

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2016 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Biaya Bab III Penutup2

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2016

Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT