Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2015

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.10, TLD NO.284

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2604 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-No.-10-THN-2015-TENTANG-PENGELOLAAN-DAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan-daerah-aliran-sungai

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD NO.284

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf e Undang– Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diselenggarakan dengan meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai daya dukung Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun yang dicirikan oleh terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor, erosi, dan sedimentasi yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
49

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521