Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2013

Keprotokolan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KEPROTOKOLAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keprotokolan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.5, TLD NO.272

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 858 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-5-TAHUN-2013-TTG-KEPROTOKOLAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

keprotokolan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5, TLD NO.272

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keprotokolan

ABSTRAK:

sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan suatu pengaturan keprotokolan. untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pengelolaan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
KEPROTOKOLAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521